TEMPO.CO, Jakarta - Penutupan pemerintahan AS terlama dalam sejarah mulai memasuki hari ke-25 pada Selasa kemarin. Sebanyak 800.000 pegawai pemerintah terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa gaji.
Gedung Putih dan Kongres AS pimpinan Demokrat masih enggan sepakat soal tembok perbatasan Donald Trump, yang berujung pada penangguhan kucuran anggaran 2019.
Baca: Trump Tolak Usul Akhiri Penutupan Pemerintahan dan Berunding
Penutupan pemerintahan parsial secara resmi dimulai pada 22 Desember dan merupakan penutupan pemerintahan ke-19 sejak skema baru pengesahan anggaran belanja negara diberlakukan pada 1970-an.
Pemerintahan Donald Trump memecahkan rekor terlama penutupan pemerintahan atau yang dikenal sebagai Government Shutdown setelah sebelumnya dipegang oleh Kepresidenan Bill Clinton pada 1995-1996 yang berlangsung selama 21 hari.
Presiden AS Donald Trump berbicara kepada wartawan didampingi Wakil Presiden Mike Pence di Capitol Hill di Washington, AS, 9 Januari 2019. [REUTERS / Jim Young]
Penutupan pemerintahan parsial berarti beberapa layanan penting tetap beroperasi, termasuk Departemen Pertahanan.
Namun malangnya, sekitar 800 ribu pegawai federal dari Departemen Keamanan Nasional dan Transportasi terpaksa gigit jari karena mereka mesti bekerja tanpa gaji atau dirumahkan.
Kontraktor swasta yang bekerja dengan pemerintah juga tidak mendapat gaji, sementara perusahaan swasta yang bergantung pada peran pegawai federal juga kena imbas. Berikut dampak hari ke-25 penutupan pemerintahan seperti dilansir dari Reuters, 16 Januari 2019.
Layanan Pajak Penghasilan
Hampir 70 ribu pegawai Internal Revenue Service (IRS) atau lembaga yang mengurus pajak warga AS, atau sekitar 88 persen pekerjanya dipulangkan selama penutupan pemerintahan.
Ini tentu mengkhawatirkan warga AS bagaimana terkait pengajuan atau pengembalian kelebihan uang pajak yang dibayarkan, sebelum tenggat waktu pengajuan pajak penghasilan AS pada 15 April mendatang.
IRS pada Selasa mengatakan pihaknya akan mempekerjakan kembali 46 ribu pekerja yang dirumahkan untuk memproses pengembalian pajak tahunan.
Keamanan Nasional
Departemen Keamanan Nasional bertanggungjawab atas Cukai, Imigrasi, Perlindungan Perbatasan, Penjaga Pantai dan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), termasuk US Secret Service.
Total ada 245.000 pegawai agensi, di mana sekitar 213.000 pegawai dinilai memiliki peran vital dan esensial. Akibatnya, mereka terpaksa bekerja tanpa gaji sampai anggaran disahkan.
Sementara 50 ribu pegawai TSA bekerja tanpa gaji, namun anggota parlemen Demokrat khawatir pegawai TSA berpotensi absen atau izin sakit.
Departemen Perumahan dan Tata Kota
